Proyek yang direncanakan sebagai wahana seperti sea world Ancol Jakarta itu kini terus mengundang kontroversi. Kucuran dana bermiliar-miliar dari APBD dinilai sudah keterlaluan dan tidak prorakyat.

Muhammad Zainudin dari Divisi Advokasi dan Pemberdayaan Lakpesdam NU Jepara menilai, megaproyek dalam rangka membenahi sektor pariwisata itu tidak lebih dari menghambur-hamburkan anggaran.

Menurutnya, jika mengacu Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 jelas tidak sesuai. Sebab, dalam pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD untuk kebijakan pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tiap satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) dalam realisasi anggaran harus tepat waktu.

’’Dengan demikian, berdasarkan permendagri di atas yang mengamanatkan pelaksanaan program, SKPD harus jelas mencantumkan nominal alokasi waktu dan target selesainya. Namun, selama ini pada praktiknya waktu penyelesaian tidak jelas,’’ paparnya.

Menilik data Lakpesdam, bangunan Kura-kura itu sudah seharusnya selesai pada 2008. Secara keseluruhan, sejak 2006 hingga kini proyek itu menghabiskan uang rakyat Rp 13.753.270.000.

Ancaman Penyimpangan

’’Dengan keluarnya dana hingga belasan miliar tapi proyek belum juga selesai bisa menimbulkan ancaman penyimpangan. Untuk melihat secara objektif apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana APBD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk mengaudit secara cermat terhadap proyek ini.

Besaran dana itu bila ditambah dengan tambahan dana penyelesaian di dalam rancangan anggaran maka jumlahnya bakal lebih besar lagi. Seharusnya pada 2008 bangunan itu sudah sempurna penyelesaiannya,’’ papar dia.

Bupati Jepara Hendro Martojo meminta DPRD yang selama ini mengkritik proyek itu untuk segera menyetujui semua kekurangan anggaran untuk menyelesaikan Kura-kura pada Tahun Anggaran 2010. Selama ini proyek itu tidak jadi karena kuncinya pada persoalan anggaran.

Pencairan anggaran harus ada kesepakatan DPRD. Selama ini sudah selalu diajukan tetapi tidak sepenuhnya mendapat dukungan dana yang mencukupi.
’’Kalau Dewan menuntut segera jadi dan beroperasi, anggarannya jangan crat-crit. Pada 2010 dianggarkan yang besar untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, bangunan itu langsung bisa terselesaikan dan dinikmati warga,’’ papar Bupati saat memberi sambutan dalam rapat paripurna DPRD, pekan lalu.

Menurut Ketua Komisi D Ja’far Faedhoni, hanya ada dua pilihan untuk menangani megaproyek ini. Pertama, merobohkan semua dan tidak dibangun daripada menghabiskan uang. Kedua, mengalokasikan dana secara fokus berkelanjutan dalam pembangunan total sehingga lebih cepat bisa dioperasikan.

’’Kalau membangun, ya sekalian saja jangan setengah-setengah seperti sekarang. Sedikit-sedikit minta anggaran untuk pemeliharaan. Padahal, pemasukan dari pariwisata yang ditargetkan tidak lebih dari Rp 700 juta. Pendapatan itu jelas sangat jauh dari dana pemeliharaan,’’ tegasnya.

Ya, sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Hendro Martojo, sebaiknya proyek tersebut sudah terselesaikan dan menjadi hadiah serta peninggalan bersejarah untuk warga Kota Ukir.

Ahmad Soleh (50), warga Raguklampitan yang sehari-hari berada di sekitar lokasi penambangan mengungkapkan, sekitar tiga hari lalu begu tersebut sudah diangkat dan meninggalkan lokasi penambangan.

Aktivitas penambangan dengan begu, sudah berlangsung seminggu terakhir ini. ”Kami sebenarnya tidak terlalu mengurusi itu, tapi jika dibiarkan terus bisa merusak irigasi dan lingkungan di sekitar lokasi. Sebaiknya penambangan itu dihentikan. Bekas begu masih terlihat,” paparnya.

Senada dengan Soleh, warga lainnya, Muh Asmo (45), mengungkapkan, aktivitas penambangan galian C itu memang berlangsung cukup lama namun hingga kini belum ada tindakan lebih lanjut dari aparat terkait.

Menurut pemerhati lingkungan hidup Ahmad Machali, koordintor Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR), di sepanjang Kali Bakalan Somosari hingga ke Raguklampitan memang sejak 2006 terjadi penambangan liar galian C.
Tidak Tegas Dan, itu diakui oleh penambang. Walau tak mengantongi izin, para penambang ini tetap berani menambang, menurut Machali, karena kekurangtegasan Pemkab.

”Harus ada sikap tegas dari Pemkab. Sudah seharusnya Pemkab mulai memikirkan persoalan lingkungan karena dampak dari penambangan sudah terasa. Persoalan air bersih, rusaknya irigasi pertanian hingga banjir saat musim hujan sudah seharusnya menjadi perhatian serius,” ungkapnya, Rabu (5/8).

Pria berkacamata minus ini menyebutkan, alur di sekitar sungai yang ditambang di kawasan Batealit dan sekitarnya makin memprihatinkan. Lebar sungai yang dahulu 8-10 meter kini makin melebar hingga mencapai 30 meter dan itu akan berimbas pada kondisi lingkungan yang makin rusak.

”Dengan kondisi ini, apakah Pemkab berdiam diri saja. Kalau sudah ada bencana, baru ada tindak lanjut,” tegasnya.

Menurut analisis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jepara, penambangan di sekitar Sungai Bakalan, Desa Somosari dan Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit sudah tidak layak lagi ditambang. Penambangan di sungai itu harus segera dihentikan karena kondisi lingkungan yang sudah semakin rusak.

”Kami sudah merekomendasikan untuk penghentian penambangan di lokasi tersebut. Namun, rekomendasi kami tidak diindahkan. Maksud rekomendasi itu tidak lain karena efek negatif yang ditimbulkan yakni kerusakan lingkungan yang semakin parah,” ujar Basuki Wijayanto, kepala Kantor BLH.

Pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi tersebut, namun untuk melangkah ke penindakan bukan ranah dinasnya. BLH hanya membuat catatan dan rekomendasi lingkungan. Berkaitan dengan aspek penutupan dan lainnya, Satpol PP dan pihak terkait lainnya yang berhak.

Ahmad Soleh (50), warga Raguklampitan yang sehari-hari berada di sekitar lokasi penambangan mengungkapkan, sekitar tiga hari lalu begu tersebut sudah diangkat dan meninggalkan lokasi penambangan.

Aktivitas penambangan dengan begu, sudah berlangsung seminggu terakhir ini. ”Kami sebenarnya tidak terlalu mengurusi itu, tapi jika dibiarkan terus bisa merusak irigasi dan lingkungan di sekitar lokasi. Sebaiknya penambangan itu dihentikan. Bekas begu masih terlihat,” paparnya.

Senada dengan Soleh, warga lainnya, Muh Asmo (45), mengungkapkan, aktivitas penambangan galian C itu memang berlangsung cukup lama namun hingga kini belum ada tindakan lebih lanjut dari aparat terkait.

Menurut pemerhati lingkungan hidup Ahmad Machali, koordintor Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR), di sepanjang Kali Bakalan Somosari hingga ke Raguklampitan memang sejak 2006 terjadi penambangan liar galian C.
Tidak Tegas Dan, itu diakui oleh penambang. Walau tak mengantongi izin, para penambang ini tetap berani menambang, menurut Machali, karena kekurangtegasan Pemkab.

”Harus ada sikap tegas dari Pemkab. Sudah seharusnya Pemkab mulai memikirkan persoalan lingkungan karena dampak dari penambangan sudah terasa. Persoalan air bersih, rusaknya irigasi pertanian hingga banjir saat musim hujan sudah seharusnya menjadi perhatian serius,” ungkapnya, Rabu (5/8).

Pria berkacamata minus ini menyebutkan, alur di sekitar sungai yang ditambang di kawasan Batealit dan sekitarnya makin memprihatinkan. Lebar sungai yang dahulu 8-10 meter kini makin melebar hingga mencapai 30 meter dan itu akan berimbas pada kondisi lingkungan yang makin rusak.

”Dengan kondisi ini, apakah Pemkab berdiam diri saja. Kalau sudah ada bencana, baru ada tindak lanjut,” tegasnya.

Menurut analisis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jepara, penambangan di sekitar Sungai Bakalan, Desa Somosari dan Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit sudah tidak layak lagi ditambang. Penambangan di sungai itu harus segera dihentikan karena kondisi lingkungan yang sudah semakin rusak.

”Kami sudah merekomendasikan untuk penghentian penambangan di lokasi tersebut. Namun, rekomendasi kami tidak diindahkan. Maksud rekomendasi itu tidak lain karena efek negatif yang ditimbulkan yakni kerusakan lingkungan yang semakin parah,” ujar Basuki Wijayanto, kepala Kantor BLH.

Pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi tersebut, namun untuk melangkah ke penindakan bukan ranah dinasnya. BLH hanya membuat catatan dan rekomendasi lingkungan. Berkaitan dengan aspek penutupan dan lainnya, Satpol PP dan pihak terkait lainnya yang berhak. (SM)

Juru bicara Fornel Sholihul mengemukakan, nelayan meminta agar diatur waktu lalu lintas masuk kapal batu bara itu untuk menghindari tertabraknya jaring nelayan saat malam hari.

”Kami berharap, nelayan PLTU sandar ke PLTU pada siang hari. Sebab kalau malam hari, kawasan perairan Kembang itu banyak jaring nelayan yang ditebar,” paparnya.
Sulit Diprediksi Terkait dengan persoalan itu, Dewanto menekankan, sulit memenuhi karena keluar masuk kapal tak bisa diprediksi.

Kapal-kapal batu bara itu mengambil batu bara di Kalimantan, sehingga waktu kedatangannya di dermaga khusus PLTU tidak bisa dipastikan. Masalah tersebut sangat klasik karena pada 2007 sudah dibahas dengan difasilitasi DPRD. Namun hingga kini belum ada jalan keluar.

Sholihul mengungkapkan, dua insiden terakhir yang mengakibatkan jaring nelayan rusak itu terjadi pada 29 April yang menimpa nelayan Mlonggo dan 29 Juni menimpa nelayan Bringin Desa Bumiharjo.

Pada 29 April, 13 potong jaring senilai sekitar Rp 10 juta rusak sedangkan kasus 29 Juni jaring enam perahu rusak.

Nelayan merasa sudah mencari penghidupan di perairan Kembang dan perairan Pulau Mandalika, jauh sebelum berdiri PLTU. Sebelum itu tak ada kasus kerusakan jaring karena tertabrak perahu.

”Karena itu kami minta pertanggungjawaban pihak PLTU, bagaimana jalan keluarnya,” tandas Sholihul.

Fornel kini memperjuangkan agar jaring yang rusak diganti, selain itu juga dicarikan jalan keluar soal lalu lintas kapal batu bara agar tidak mengenai jaring nelayan pada malam hari.
”Kami berharap pada pertemuan selanjutnya ada jalan keluar,” tegas Sholihul.(SM)

Rombongan itu ditemui Kaur Binops Ipda Rismanto di ruang kerjanya. Diberitakan sebelumnya, Makturidi telah memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang ditujukan kepada dirinya. Mantan bendahara di Desa Karangrandu ini dipanggil polisi untuk menjelaskan dan mengklarifikasi laporan dari masyarakat terAkait dugaan korupsi dan penggelapan uang desa sebesar Rp 129.414.109 pada Selasa (28/7).

Pengembalian uang itu sudah dilakukan Makturidi. Saat ini tinggal Rp 18 juta yang belum dikembalikan. Berdasar rapat dari BPD, memberikan tenggang waktu hingga September untuk mengembalikan uang desa tersebut dan diserahkan ke bendahara yang baru, Mujahidin.

“Kami menganggap pemberian waktu hingga September ini dalam rapat BPD sangat tidak relevan. BPD harus meminta pertanggungjawaban kepada petinggi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. BPD seharusnya mengingatkan dan mencegah terjadinya kasus tersebut sesuai dengan kewajiban BPD seperti diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 14,” ungkapnya.
Percayai Polisi Pihaknya bersama masyarakat saat ini lebih memercayai polisi daripada penyelesaian di tingkat desa. Kepolisian, menurut Zainal, akan mengusut tuntas secara serius sesuai dengan tuntutan warga. Pihaknya bersama dengan LSM akan terus mengikuti perkembangan kasus ini.

Nur Syamsudin Elbanggan, koordinator FMTI menegaskan, pihaknya hanya memberikan dukungan kepada warga Desa Karangrandu dalam hal ini Fmpedes untuk mengawal persoalan tersebut. “Ini bisa menjadi pelajaran bagi desa lainnya agar tidak main-main dengan kasus korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Edy Suryanto didampingi Kaur Binops Ipda Rismanto mengungkapkan, kedatangan rombongan ini menanyakan perkembangan kasus tersebut dalam penanganan polres. Rismanto mengemukakan, jika dalam pemeriksaan nantinya Makturidi terbukti ada unsur korupsi, pihaknya akan memperlakukan dengan hukum yang berlaku.

“Kami sudah memeriksa dua saksi sebelumnya dan Makturidi sendiri. Menurut rencana dua saksi lagi, yakni BPD dan bendahara saat ini akan dimintai keterangan. Prinsipnya, polisi tetap serius menanggapi laporan masyarakat termasuk dugaan korupsi atau penggelapan dana desa ini,” tandas Rismanto.(SM)

Karena itu, pihaknya berharap besar, pihak-pihak terkait pelaksaan konversi terus menyosialisasikan penggunaan kompor dan tabung elpiji secara benar sehingga kekhawatiran itu tidak terjadi. Dia mengungkapkan pula, stasiun pengisian tersebut akan memenuhi kebutuhan elpiji 293.000 warga Jepara.

Di Jepara kini sudah ada sembilan agen penyalur ke masyarakat. Mereka semua akan mengambil elpiji dari SPBE tersebut. Agen juga diminta terus memberikan sosialisasi ke warga tentang penggunaan secara benar dan aman kompor dan tabung elpiji.
Bahaya Tinggi Henri Surya Hendrawan dari Pertamina Regional III Jateng yang hadir mengemukakan, SPBE tersebut memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga operasionalnya harus sesuai dengan standar keamanan.

Para pekerja yang masuk zona pertama di dalam SPBE tersebut antara lain dilarang keras merokok, menghidupkan mesin kendaraan, bahkan mengaktifkan telepon seluler. ’’Radiasi ponsel pun bisa menimbulkan kebakaran,’’ ucap dia.

Karena itu dia menekankan, tak ada toleransi terhadap keamanan kerja. ’’Kalau ada pelanggaran standar operasional, kami tak segan untuk menutup SPBE ini,’’ tegasnya. (SM)