Audiensi nelayan Jepara utara terkait dengan kasus terus terulangnya kerusakan jaring yang dinilai akibat terkena kapal pengangkut batu bara ke manajemen PLTU Tanjung Jati B belum menemukan titik temu.
Harapan nelayan untuk mengatur waktu lalu lintas kapal atau ganti rugi atas kerusakan jaring, belum bisa dipenuhi PLTU. Namun dari pertemuan di lokasi PLTU tersebut, kedua pihak bersepakat untuk melakukan pertemuan ulang.
”Pada 18 Agustus nanti kami berencana bertemu kembali dengan PLTU. Rencana di Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Sekretaris Forum Nelayan (Fornel) Jepara Sholihul, kemarin.
Perwakilan nelayan tersebut didampingi Lakpesdam NU dan Lembaga Bantuan Hukum Yaphi. Mereka diterima manajemen di PLTU termasuk dari Staf Humas Dewanto.
Harapan nelayan untuk mengatur waktu lalu lintas kapal atau ganti rugi atas kerusakan jaring, belum bisa dipenuhi PLTU. Namun dari pertemuan di lokasi PLTU tersebut, kedua pihak bersepakat untuk melakukan pertemuan ulang.
”Pada 18 Agustus nanti kami berencana bertemu kembali dengan PLTU. Rencana di Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Sekretaris Forum Nelayan (Fornel) Jepara Sholihul, kemarin.
Perwakilan nelayan tersebut didampingi Lakpesdam NU dan Lembaga Bantuan Hukum Yaphi. Mereka diterima manajemen di PLTU termasuk dari Staf Humas Dewanto.
Juru bicara Fornel Sholihul mengemukakan, nelayan meminta agar diatur waktu lalu lintas masuk kapal batu bara itu untuk menghindari tertabraknya jaring nelayan saat malam hari.
”Kami berharap, nelayan PLTU sandar ke PLTU pada siang hari. Sebab kalau malam hari, kawasan perairan Kembang itu banyak jaring nelayan yang ditebar,” paparnya.
Sulit Diprediksi Terkait dengan persoalan itu, Dewanto menekankan, sulit memenuhi karena keluar masuk kapal tak bisa diprediksi.
Kapal-kapal batu bara itu mengambil batu bara di Kalimantan, sehingga waktu kedatangannya di dermaga khusus PLTU tidak bisa dipastikan. Masalah tersebut sangat klasik karena pada 2007 sudah dibahas dengan difasilitasi DPRD. Namun hingga kini belum ada jalan keluar.
Sholihul mengungkapkan, dua insiden terakhir yang mengakibatkan jaring nelayan rusak itu terjadi pada 29 April yang menimpa nelayan Mlonggo dan 29 Juni menimpa nelayan Bringin Desa Bumiharjo.
Pada 29 April, 13 potong jaring senilai sekitar Rp 10 juta rusak sedangkan kasus 29 Juni jaring enam perahu rusak.
Nelayan merasa sudah mencari penghidupan di perairan Kembang dan perairan Pulau Mandalika, jauh sebelum berdiri PLTU. Sebelum itu tak ada kasus kerusakan jaring karena tertabrak perahu.
”Karena itu kami minta pertanggungjawaban pihak PLTU, bagaimana jalan keluarnya,” tandas Sholihul.
Fornel kini memperjuangkan agar jaring yang rusak diganti, selain itu juga dicarikan jalan keluar soal lalu lintas kapal batu bara agar tidak mengenai jaring nelayan pada malam hari.
”Kami berharap pada pertemuan selanjutnya ada jalan keluar,” tegas Sholihul.(SM)
0 Response to "Belum Ada Titik Temu Nelayan-PLTU"
Posting Komentar
Jangan Lupa Comment disini yach....