Proyek yang direncanakan sebagai wahana seperti sea world Ancol Jakarta itu kini terus mengundang kontroversi. Kucuran dana bermiliar-miliar dari APBD dinilai sudah keterlaluan dan tidak prorakyat.

Muhammad Zainudin dari Divisi Advokasi dan Pemberdayaan Lakpesdam NU Jepara menilai, megaproyek dalam rangka membenahi sektor pariwisata itu tidak lebih dari menghambur-hamburkan anggaran.

Menurutnya, jika mengacu Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 jelas tidak sesuai. Sebab, dalam pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD untuk kebijakan pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tiap satuan kerja pelaksana daerah (SKPD) dalam realisasi anggaran harus tepat waktu.

’’Dengan demikian, berdasarkan permendagri di atas yang mengamanatkan pelaksanaan program, SKPD harus jelas mencantumkan nominal alokasi waktu dan target selesainya. Namun, selama ini pada praktiknya waktu penyelesaian tidak jelas,’’ paparnya.

Menilik data Lakpesdam, bangunan Kura-kura itu sudah seharusnya selesai pada 2008. Secara keseluruhan, sejak 2006 hingga kini proyek itu menghabiskan uang rakyat Rp 13.753.270.000.

Ancaman Penyimpangan

’’Dengan keluarnya dana hingga belasan miliar tapi proyek belum juga selesai bisa menimbulkan ancaman penyimpangan. Untuk melihat secara objektif apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana APBD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk mengaudit secara cermat terhadap proyek ini.

Besaran dana itu bila ditambah dengan tambahan dana penyelesaian di dalam rancangan anggaran maka jumlahnya bakal lebih besar lagi. Seharusnya pada 2008 bangunan itu sudah sempurna penyelesaiannya,’’ papar dia.

Bupati Jepara Hendro Martojo meminta DPRD yang selama ini mengkritik proyek itu untuk segera menyetujui semua kekurangan anggaran untuk menyelesaikan Kura-kura pada Tahun Anggaran 2010. Selama ini proyek itu tidak jadi karena kuncinya pada persoalan anggaran.

Pencairan anggaran harus ada kesepakatan DPRD. Selama ini sudah selalu diajukan tetapi tidak sepenuhnya mendapat dukungan dana yang mencukupi.
’’Kalau Dewan menuntut segera jadi dan beroperasi, anggarannya jangan crat-crit. Pada 2010 dianggarkan yang besar untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian, bangunan itu langsung bisa terselesaikan dan dinikmati warga,’’ papar Bupati saat memberi sambutan dalam rapat paripurna DPRD, pekan lalu.

Menurut Ketua Komisi D Ja’far Faedhoni, hanya ada dua pilihan untuk menangani megaproyek ini. Pertama, merobohkan semua dan tidak dibangun daripada menghabiskan uang. Kedua, mengalokasikan dana secara fokus berkelanjutan dalam pembangunan total sehingga lebih cepat bisa dioperasikan.

’’Kalau membangun, ya sekalian saja jangan setengah-setengah seperti sekarang. Sedikit-sedikit minta anggaran untuk pemeliharaan. Padahal, pemasukan dari pariwisata yang ditargetkan tidak lebih dari Rp 700 juta. Pendapatan itu jelas sangat jauh dari dana pemeliharaan,’’ tegasnya.

Ya, sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Hendro Martojo, sebaiknya proyek tersebut sudah terselesaikan dan menjadi hadiah serta peninggalan bersejarah untuk warga Kota Ukir.