Supriyanto menyebutkan, saat terakhir dipegang pihaknya, hanya ada satu investor yang tertarik menanamkan modal untuk mengelola tersebut. Setelah dua kali diumumkan di media massa, ternyata yang tertarik hanya PT Mangkubumi asal Semarang yang berminat mengelola KIM.

’’Namun untuk saat ini informasi yang kami terima, pemanfaatan aset daerah itu meski berkonsultasi ke Depdagri lebih dulu,” ujarnya. (J4-69)

Habitat Biawak Terus Ditingkatkan

BLORA-Salah satu kawasan hutan di wilayah KPH Randublatung yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) adalah Cagar Alam Bekuthuk. Baru-baru ini hutan yang mempunyai luas 25,4 ha itu melakukan konsultasi publik oleh instansi setempat.

Menurut Administratur Perum Perhutani Randublatung, Ir Ahmad Ibrahim MSc, konsultasi yang lebih ditekankan pada aspek lingkungan hidup tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan hidup melalui sistim perencanaan konservasi situs-situs yang ada dalam kawasan hutan.

Menurutnya, di kawasan hutan KPH Randublatung ada dan ditemukan sejumlah lokasi dengan nilai konservasi tinggi kategori 1 sampai dengan 6. Salah satunya adalah Hutan Cagar Alam Bekhuthuk selain sejumlah lokasi hutan yang masuk cagar alam.

’’Untuk Bekhuthuk masuk kategori NKT 1,’’ tandasnya.
Tidak banyak memang, kawasan hutan di Blora yang masuk kategori seperti Bekhuthuk. Yang unik, kawasan ini selain berisi tegakan jati dengan kualitas tinggi, juga merupakan habitat untuk spesies interest, seperti elang bido, biawak dan merak. (ud-36)

Tujuh Parpol Galang Koalisi

PATI- Kendati masih dua tahun lagi, geliat persiapan menuju suksesi kepala daerah di Kabupaten Pati sudah terasa. Tidak kurang dari tujuh parpol, kemarin mendeklarasikan koalisi menyongsong Pilbup 2011.

Sebagian besar partai yang tergabung dalam Koalisi Djojo Koesoemo itu merupakan partai baru, di antaranya, PDP, Gerindra, PKPB, Hanura, PKNU, dan Pelopor.

Hanya PAN yang tergolong partai lama. Koordinator koalisi HM Slamet Warsito mengatakan, gabungan parpol tersebut memiliki 11 kursi di DPRD Pati. Dalam periode 2009-2014 mereka tergabung dalam satu fraksi.

“Ketentuan minimal 10 anggota DPRD dalam satu fraksi kami sikapi dengan berkoalisi seperti ini. Sekaligus nanti pada 2011 sebagai kendaraan politik untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati,” jelasnya, seusai membacakan ikrar dan janji bersama di Jalan Diponegoro.

Kesebelas anggota legislatif dari gabungan parpol yang segera dilantik Agustus ini juga hadir dalam acara tersebut. Tiga berasal dari PDP dan Gerindra dan sisanya tujuh orang, masing-masing dari PKPB, Hanura, PKNU, dan Pelopor.(H49-36)

Merek Rokok Polos Dipalsukan Lagi

KUDUS - Merek rokok polos atau tanpa cukai yang diproses hukum petugas terkadang terazia hingga beberapa kali. Pasalnya, ditengarai hal tersebut tidak dibuat oleh satu produsen saja. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus (KPPBC), Mohammad Purwanto, mengemukakan hal itu kemarin.

Diakuinya, pihaknya sering menindak satu merek rokok polos pada beberapa kasus. ’’Ada beberapa kemungkinan mengenai hal tersebut,’’ katanya.

Kemungkinan pertama, rokok polos tersebut tidak dibuat oleh produsen yang sama saat pertama kali ditindak. Misalnya, bila sebelumnya produk A saat dirazia diproduksi oleh B, pada penertiban selanjutnya kepemilikannya atas nama C. ’’Jadi, rokok tanpa cukai itu dipalsu lagi,’’ paparnya.

Kemungkinan kedua, produk tersebut masih dimiliki oleh satu pihak. Namun demikian, pendistribusiannya dilakukan oleh beberapa pelaku yang berbeda.

’’Yang kami amankan terkadang merupakan tangan kesekian,’’ ujarnya. Pekiraan petugas, pelaku menggunakan cara tersebut untuk mengaburkan penyelidikan. Pasalnya, yang ditangkap terkadang hanya kurir dan sopir pembawa rokok ilegal saja. ’’Mereka tidak berkomunikasi secara langsung dengan produsen,’’ paparnya. .(H8-79)

KPU Tunggu Keputusan Resmi

REMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang masih tetap menanti keputusan resmi dari KPU Pusat terkait penetapan dan pelantikan calon anggota legislatif (caleg) terpilih. Meskipun KPU Pusat mengisyaratkan KPU Kabupaten untuk tetap memakai daftar dan melantik caleg yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggota KPU Musofa mengatakan, pihaknya masih belum menentukan langkah sebelum adanya keputusan resmi dari KPU Pusat. ’’Kami khawatir akan timbul ekses hukum apabila melangkah sebelum adanya keputusan resmi dari KPU Pusat,’’ jelasnya.

Diterangkannya beberapa KPU Kabupaten sudah mewacanakan tetap melantik caleg terpilih yang sudah ditetapkan. Mereka juga siap untuk memberhentikan caleg yang sudah dilantik apabila ada keputusan dari KPU.

’’Namun hal ini tentu akan sangat riskan. Karenanya kami masih tetap menunggu keputusan resmi dari KPU Pusat terkait penetapan caleg terpilih. Sehingga, caleg yang dilantik tidak dicopot lagi gara-gara ada keputusan yang lain,’’ terang Musofa. (SM)