Dia menemukan dalam rancangan kesepakatan antara pemkab dan DPRD Jepara tentang prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2010, adanya rencana alokasi penyempurnaan bangunan kura-kura Rp 1 miliar dan penunjang kura-kura dan perbaikan jaringan listrik pelantar dengan sasaran terlaksananya operasional akuarium kura-kura seebsar Rp 100 juta.

“Mega proyek yang menghabiskan dana rakyat, tapi tanpa hasil nyata di lapangan. Kura-kura tidak memberikan kontribusi pada pemasukan daerah. Saat ini dana yang terserap untuk pembangunan dan pemeliharaan lebih dari belasan miliar. Tahun 2008 ada anggaran pemeliharaan untuk atap yang bocor, tetapi sampai sekarang belum juga dioperasionalkan. Proyek ini seharusnya sudah masuk dalam pengawasan, karena sudah tujuh tahun tak kunjung usai,” tegas Putin.

Anggota DPRD Komisi D Jepara, Sudarsono mengemukakan, hanya ada dua pilihan untuk menangani mega proyek yang saat ini tergolong mangkrak itu.

Yang pertama merobohkan semuanya sekalian dan tidak dibangun daripada menghabiskan uang, dan kedua mengalokasikan dana secara fokus kelanjutan pembangunan total sehingga lebih cepat bisa dioperasionalkan.

“Kalau membangun, ya sekalian saja jangan setengah-setengah seperti sekarang ini. Sedikit-sedikit minta anggaran untuk pemeliharaan, padahal pemasukan dari pariwisata yang ditargetkan tidak lebih dari Rp 700 juta,” ungkapnya.
Dilematis Terpisah, Yuli Susanto, kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, membenarkan adanya alokasi dana APBD sebesar Rp 1,9 miliar.

Dana itu digunakan untuk melanjutkan interior bagian depan, AC, mekanik electrical, penataan kafe, pembuatan ruang-ruang, dan pembuatan akuarium ikan. Jumlah ini masih kurang sekitar Rp 9 miliar lagi.

“Kenaikan dari rencana semula yang menghabiskan Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar, karena adanya fluktuasi bahan-bahan bangunan dan lainnya. Sampai sekarang total anggaran APBD yang sudah terkucur ke kura-kura termasuk dengan tahun 2009 sebanyak Rp 12 miliar,” katanya.

Dia menambahkan, persoalan itu dilematis. Pihaknya menginginkan pembangunan tersebut langsung jadi, namun kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, sementara dari masyarakat tuntutannya harus segera diselesaikan.

“Kita dapat cemoohan, ya kita terima. Ini bukan proyek gagal. Tidak mungkin bangunan ini dibuat sekali jadi. Pemasukan PAD murni dari objek wisata Rp 600-an juta dari Pantai Kartini, Karimunajawa, Bandengan, Benteng Portugis, dan pesta lomban,” tambahnya.(SM)